Terkait Kasus Meikarta, Nama Mendagri Disebut


Jakarta, dikabari.com  - Seiring dengan disebutnya nama Tjahjo dalam sidang lanjutan terkait kasus Meikarta di pengadilan Tipikor Bandung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk memanggil menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menurut Juru bicaranya KPK, Febri Diansyah, pihaknya masih mencermati apakah Mendagri Tjahjo perlu dijadikan saksi dalam persidangan ataupun penyidikan. Karena nama Tjahjo baru disebut dalam persidangan kali ini.

Sebelumnya KPK sudah memeriksa Dirjen Otda Sumarsono, Kamis (10/1/2019) lalu.
"Tentu kami perlu pelajari terlebih dahulu. Mempelajari dalam artian apakah untuk proses penyidikan perlu permintaan keterangan yang lebih lanjut atau cukup setelah kita memeriksa Dirjen otda," terang Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan,” waktu lalu.

Diketahui nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut dalam sidang lanjutan perkara suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/1/2019).

Dalam persidangan tersebut, Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang menjadi saksi mengaku sempat dipanggil ke ruangan Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono di Jakarta‎.

"Saat itu Mendagri Tjahjo Kumolo menelpon ke Pak Sumarsono, bicara sebentar kemudian telpon Pak Sumarsono diberikan kepada saya dan Tjahyo Kumolo bilang ke saya 'tolong perizinan Meikarta dibantu'," ucap Neneng menirukan omongan Mendagri.

Menjawab pesan Tjahjo, Neneng berujar "Baik pak, yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku".

Pada pertemuan dengan Sumarsono itu, Neneng mengaku membahas perizinan Meikarta serta Perda Pemprov Jabar terkait Bodebekkapur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwakarta).

Neneng juga menyampaikan bahwa Pemkab Bekasi sudah mengeluarkan izin peruntukan dan pengelolaan tanah (IPPT) seluas 84,5 hektare.

Sementara itu saat diperiksa KPK, Sumarsono mengaku menjelaskan rekomendasi dan regulasi perizinan pembangunan proyek Meikarta.

"Banyaklah pertanyaannya, lupa, sekitar 15. Tapi intinya terkait dengan regulasi dan rekomendasi Gubernur (Jawa Barat) terkait dengan perizinan," kata Sumarsono setelah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).

"Substansinya, pembangunan sudah berjalan, sementara perizinan belum lengkap," ungkapnya.

Sumarsono juga menjelaskan surat kepada Gubernur Jawa Barat saat itu Ahmad Heryawan untuk mencari solusi dengan Pemkab Bekasi soal Meikarta.  Termasuk memastikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tersebut telah terpenuhi.

"Jadi prinsipnya adalah memberikan background penjelasan regulasi atas permasalahan Ibu Neneng dalam kaitannya dengan proyek Meikarta dan kawan-kawan," katanya.

Sumarsono mengutarakan pertemuannya dengan Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bekasi, dan kementerian terkait upaya menyelesaikan permasalahan di proyek tersebut. Ditjen Otda, menurutnya, hanya memfasilitasi pertemuan.

Dalam pertemuan itu, disepakati sejumlah catatan persyaratan yang harus dilengkapi agar mendapat rekomendasi dalam menjalankan proyek tersebut.

Tetapi kata Sumarsono, hingga kini rekomendasi tersebut belum keluar, karena persyaratan yang disepakati tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

"Rekomendasinya itu dengan catatan, dilakukan berdasarkan apabila memenuhi semua syarat-syarat amdal, lalu lintas, persediaan air baku, dan seterusnya itu. Jadi kalau persyaratan terpenuhi, ya rekomendasi berjalan. Kalau nggak, ya belum berlaku," paparnya. dc6




Tidak ada komentar