Jokowi Kaji Bentuk Lembaga Baru Atasi Kemacetan Jabodetabek

Jakarta, dikabari.com  -  Agar perencanaan, perizinan, hingga pembangunan proyek di sistem transportasi saling terhubung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mengkaji pembentukan sebuah lembaga baru yang akan mengomando pengelolaan sistem transportasi terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Saat ini ada MRT, LRT, Transjakarta, kereta bandara, kereta commuter untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek. Saya harap ini bisa terintegrasi, agar masyarakat benar-benar menggunakan transportasi umum," kata Jokowi di Kompleks Istana Negara, Selasa (8/1) lalu.

Terkait hal itu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengutarakan lembaga baru yang tengah dikaji itu nantinya diharapkan tidak hanya mengelola sistem tranportasi terintegrasi, tetapi juga hal-hal yang bersinggungan dengan sistem.

"Termasuk soal infrastruktur yang terbangun bisa menjadi terintegrasi, juga termasuk masalah payment (pembayaran di sistem transportasi). Misal di Belanda, satu tiket untuk kereta, bus, dan lainnya," terangnya.

Kendati begitu, kata Moeldoko, saat ini belum ada keputusan final mengenai siapa yang akan menjadi pucuk pimpinan atau pengarah langsung lembaga baru itu.

"Tapi siapa komandonya? Apakah Gubernur atau sebuah badan (langsung), kan sekarang sudah ada BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek). Tadi sih sepertinya lebih ke Gubernur,"  sebutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan sistem transportasi di Jabodetabek saat ini dipegang oleh berbagai institusi. Mulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga para pimpinan di tingkat daerah. Misalnya, pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

"Itu semua mau disatukan, dibentuk penyederhanaan agar keputusan bisa jadi satu tangan. Tapi belum diputuskan, nanti Wakil Presiden yang akan koordinasikan (kajian lembaga baru)," terangnya  pada kesempatan yang sama.

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sinyal kuat dari hasil rapat terbatas sore tadi bakal memberi wewenang komando lembaga baru ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Tadi kelihatannya, DKI Jakarta yang akan diberi kewenangan mengatur perizinan dan investasi," ujarnya.

Budi Karya menyebutkan wewenang Gubernur sebagai komando lembaga baru nanti tidak hanya terpaku pada pengaturan sistem transportasi yang terintegrasi. Tetapi gubernur nantinya juga berwenang soal perizinan pembangunan infrastruktur dan fasilitas di dalam sistem tersebut, seperti pembangunan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD. dc5

Tidak ada komentar